Senin, 15 Januari 2018

JANGAN KHAWATIR, JAKARTA AKAN LEBIH NYAMAN

DKI Jakarta
Becak
Membangun Jakarta dan memberikan kepuasan kepada masyarakatnya itu mudah.

Begini. Semua orang sudah tahu Tanah Abang itu macet dan semrawut. Maka tambahkan lagi agar PKL dagang di tengah jalan.

Kita paham jalan protokol utama itu juga sering susah melintas karena kepadatan kendaraan mobil dan angkutan. Maka kita harus membuka jalan itu untuk sepeda motor. Biar lebih rame.

Warga Jakarta juga paham jika kemacetan bukan cuma melanda jalan utama dan jalan besar. Bahkan jalan-jalan kecil dan alternatif juga gak lepas dari macet. Maka di sana harus dihidupkan kembali becak beroperasi. Biar lebih sesak.

Itu caranya membangun.

Saya ingat seorang teman yang mengeluh. "Bro, rumah gue sumpek banget. Ruangan kecil dan sempit. Udara pengab. Gimana caranya ya biar rumah gue lebih nyaman?"

"kamu pelihara burung dong di rumah. Minimal tiga pasang," saran Bambang Kusnadi. Sarannya diikuti. Tapi temannya terus berkeluh.

"Makin sumpek mas Bambang..."

"Kalau gitu coba pelihara ayam Bangkok. Kandangnya di taruh di ruang tamu." Saran itu diikuti juga. Tapi beberapa hari dia datang lagi.

"Mas, kok rumahku makin pengab. Berisik dengan suara ayam dan burung. Saya sudah gak betah hidup disana."

"Ini terakhir ya, coba kamu beli anak kambing tiga ekor. Pelihara dengan baik..."

Seminggu kemudian dia datangi Bambang lagi. "Mas, aku gak mungkin lagi hidup di rumah ini. Suasananya makin gak enak. Bau. Berisik. Sumpek. Saya nyerah..."

"Ya, sudah, kamu jual semua hewan-hewan itu. Keluarkan dari rumah," usul Bambang lagi. Seminggu kemudian dia mendatangi Bambang dengan wajah yang ceria.

"Terimakasih mas. Rumahku kini jauh lebih nyaman," katanya sambil membungkuk pada Bambang. Bambang cuma senyum-senyum saja. Padahal rumahnya yang itu-itu juga. Gak ada yang berubah.

Nah, begitupun dengan Jakarta. Jika PKL yang dagang di tengah jalan itu dibenahi nanti. Jika becak-becak yang beroperasi juga ditangkapi lagi. Jika motor-motor dilarang kembali memasuki Sudirman-Thamrin , lalu Gubernur bertanya, gimana kondisi Jakarta sekarang?

"Wuihhh makin bagus. Udah gak semrawut lagi kayak dulu. PKL di Tanah Abang tertib. Becak dihapuskan. Dan motor dilarang melintas di jalan protokol utama. Gubenur memang hebat..."

Padahal mah, Jakarta cuma dikembalikan ke awal saja.

Ini sama kayak tukang urut orang keseleo. Di posisi yang bengkak dia pencet keras-keras. Pasiennya kesakitan sampai melintir. Lalu dilepaskan, sambil bertanya. "Gimana sekarang, udah gak sakit lagi, kan?"

"Iya, udah lebih enak sekarang. Gak terlalu sakit lagi kayak tadi..."

Padahal gak sakit lagi dibandingkan dengan pencetannya tadi. Bukan keseleonya sembuh.
Read more

Kamis, 11 Januari 2018

SALING BEREBUT MEMETIK MAHAR

Prabowo Subianto
Prabowo dan La Nyalla
Pilkada serentak meninggalkan persoalan. La Nyalla Manttaliti, salah seorang kader Gerindra Jatim keki. Dia tidak mendapat rekomendasi Gerindra untuk maju bertempur di ajang pemilihan Gubernur Jatim.

Alasannya, begitu diungkap La Nyalla, karena menunggu telur dan ayam. Prabowo minta disiapkan dana Rp 40 miliar sebelum rekomendasi keluar. Sedangkan La Nyalla minta dikeluarkan dulu rekomendasi baru dibayar.

Mungkin begini. Jika sudah dapat surat rekomendasi maka La Nyalla bisa 'menjajakan' surat itu ke banyak pengusaha untuk dimintakan bantuan. Jadi gak perlu keluar duit sendiri. Sementara Prabowo juga ngerti, rekomendasi partai miliknya bukan barang murah. Bayar dulu dong. Dalam kacamata yang lain masalah ini hanya soal siapa memanfaatkan siapa.

Bukan hanya Rp 40 miliar. Rekan La Nyalla yang ditunjuk sebagai bendahara kemenangannya juga dimintakan ongkos Rp 170 miliar. Buat mahar Pilkada Jatim, mungkin duit segitu wajar saja.

La Nyalla sendiri yakin Gerindra mau keluarkan surat penetapan karena namanya termasuk dari lima orang yang direkomendasikan Rizieq untuk diusung sebagai Cagub Jatim. Sayangnya, kelima orang itu semuanya gigit jari. Entahlah, apa lima-limanya punya persoalan sama seperti diungkap La Nyalla. Ujungnya cuma terganjal setoran.

Padahal, kata Al Khattatht yang mendampingi La Nyalla saat konferensi pers, kemunculan La Nyalla itu hasil rekomendasi para ulama 212. Bahkan Nya Nyalla sendiri sudah umroh menemui Rizieq beberapa waktu lalu untuk menguatkan niatnya. Sambil lobi agar dibantu rekomendasi ke parpol pengusung Anies-Sandi. Apa rekomendasi dari Rizieq gratis? Kita gak tahu.

Nah, berdasarkan itu juga Al Ktahtath dan Rizieq meminta balas jasa pada Prabowo atas usahanya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga di Pilkada Jakarta. Balas jasanya ya, meminta rekomendasi Gerindra dan PKS untuk La Nyalla dan lima orang kandidat itu.

Singkatnya Rizieq dan kawan-kawan mencoba ikut menikmati panen di kebun Gerindra. Prabowo sebagai 'pemilik' Gerindra jelas gak mau buah di kebunnya dipetik orang lain. Meskipun orang-orang itu merasa pernah berjasa.

Atau begini, masalahnya adalah soal tagihan. Para penunggang umat saat demo 212 berusaha menagih kompensasi politik kepada Prabowo atas usaha mereka di Jakarta. Bayangkan sampai menistakan mayat berani dilakukan demi kemenangan Anies, masa sama sekali gak dianggap? Tapi ternyata para pria berjubah putih itu bukan siapa-siapa juga. Buktinya rekomendasinya dicuekin Prabowo.

Rekomendasi ulama gak penting mas brow. Ini politik. Yang penting itu setoran. Jangan merasa besar kepala sudah berjasa secara politik dengan menggelar 212, padahal cuma dianggap pecahan botol doang.

Pantas saja Al Khattatht juga meradang kepada Prabowo dan Gerindra. Sambil membawa-bawa nama umat dia mengancam alumni 212 akan menarik dukungannya kepada Prabowo. Lha, emang 212 itu siapa? Hahahahahha...

Inilah salah satu memang sisi gelap politik kita. Tidak ada makan bubur yang gratis. Jangan dikira kalau sudah membawa slogan agama maka orang bisa kasih sedekah? Kalau mau maju jadi Cagub, bayar dong.

Saya yakin bukan hanya kasus La Nyalla dan Gerindra saja yang berujung setoran atau mahar. Ratusan kandidat lain yang sekarang berlaga di Pilkada juga sudah melewati tawar menawar seperti ini dengan berbagai partai politik. Ini masalah umum yang kita sama-sama tahu.

Jadi ketika La Nyalla teriak-teriak soal setoran Rp 40 miliar ke Prabowo, gak usah terlalu kaget. Saya kaget justru kenapa La Nyalla teriak-teriak?

Saya kaget juga kenapa Khatath dan Rizieq marah rekomendasinya dicuekin Prabowo? Emang mereka siapa dalam konteks Pilkada. Selama ini bukankah mereka cuma dianggap penggembala yang menggiring umat kesana-kemari untuk dimanfaatkan para politisi. Dan itu juga bukan gratis. Biaya gembalanya sudah dibayarkan saat ini juga. Jadi ngapain minta kompensasi lagi?

Sudah jalani saja takdirmu sebagai penjaja kepala umat. Ini mumpung lagi Pilkada yang harga setiap kepalanya bisa lumayan.

Meskipun sebagai rakyat, kita tentu saja muak. Sudah tahu prosesnya cuma soal tawar-tawaran mahar, eh pakai ada yang bawa-bawa ayat suci segala ketika kampanye. Sampai rela menistakan mayat dan masjid. Berlagak seperti pejuang agama betulan. Itu kan, kampret banget.

"Mas, jadi nanti di Jabar kita pilih siapa," tanya Bambang Kusnadi.

"Dessy Ratnasari..."
Read more

Rabu, 10 Januari 2018

KAJIAN KENCING DI PONDOK INDAH

Bachtiar Nasir
Kajian Kencing Unta
Ini yang menarik dari Indonesia. Dulu warga NU dianggap kaum sarungan, dianggap muslim terkebelakang. Mereka diledek oleh muslim kota sebagai kolot, tradisional, kampungan dan mencampurkan agama dengan tradisi.

Kaum Islam kota yang sekolahnya serius, berusaha mencari identitas agama dari para ustad di kota. Awalnya belajar di kampus dari senior-seniornya. Melalui pengajian-pengajian kecil. Tentu saja agar tidak disamakan dengan kaum sarungan yang dianggap terkebelakang itu.

Tapi belakangan anak-anak muda NU makin beradaptasi dengan perkembangan jaman. Dengan tetap memegang kearifan kultural, NU terus bergerak maju. Islam diwartakan dengan semangat kebangsaan. Ditampilkan dengan wajah rahmatan Lil alamin.

Sebaliknya kaum Islam yang mengaku Islam kota, makin bergerak puritan. Makin menarik agama jadi makin aneh. Bahkan semakin menjauh dari ilmu pengetahuan.

Cirinya mereka selalu ingin tampil beda. Perempuan yang pakai jilbab, gak cukup. Jilbabnya harus ngewer melambai-lambai. Itu juga gak cukup, harus berwarna hitam agar tidak menarik perhatian. Belum cukup juga, harus memakai cadar menutupi muka.

Gak cukup juga, pada bagian matanya harus dikasih jaring-jaring biar mirip jeruji penjara. Nah, kalau sudah keruruban begitu, baru dianggap paling islam.

Yang lelaki juga tampil beda. Jenggot dan jidat yang makin hitam, makin menunjukan identitas keagamaannya. Kalau gak jenggotan dan jidatnya gak gosong, berarti kurang islami. Model celananya juga 7/8. Pokoknya harus tampil beda.

Dalam politik, mereka memaksa orang Islam kembali hidup ke alam abad pertengahan. Adab dimana dunia masih sedikit barbar. Mereka teriak-teriak twgakkan sistem khilafah. Padahal itu cuma romantisme jaman Turki Utsmaniyah saja. Bukan merupakan wujud perintah agama.

Di bidang medis, ada yang lebih seru. Ketika orang-orang NU yang dianggap kampungan itu, jijik dengan air kencing. Eh, kaum Islam perkotaan ini malah dengan asyiknya neguk kencing Onta.

Iya sih, ada satu Mazhab dalam Islam yang menganggap kencing hewan yang dagingnya bisa dikonsumsi tidak termasuk najis. Mazhab ini berkembang di Saudi.

Ok, gak najis. Itu terserah saja. Tapi masa harus diteguk? Ini kencing loh, mas broh...

Asyiknya soal meneguk kencing Onta, sekali lagi soal kencing, malah dijadikan bahan kajian agama di sebuah masjid Pondok Indah. Masjid yang berlokasi di perumahan paling elit di Jakarta.

Saya gak mau bahas dari sisi agama, boleh atau tidaknya. Saya cuma muak, masa beragama harus segitunya? Umat ditawari minum kencing Onta?

Alam dan Onta saja sudah membuang cairan itu sebagai sampah tubuhnya, lha atas nama agama ada yang meyakini meminumnya sebagai obat.

Iya, agama boleh saja. Hanya jika sudah memporak-porandakan akal sehat, mbok ya, pasti ada yang ngaco. Sekali lagi, ini soal kencing. Yang mancur dari penis atau vagina Onta. Busyet...

Tapi begitulah. Orang-orang kota yang kering selalu ingin berbeda dalam menjalankan agama. Mereka mau lebih islami lagi. Mereka mencela NU yang dianggap Islam tradisional, tapi justru menjajakan kebiasaan yang barbar.


Jika umat Islam perkotaan sudah bisa diajak doyan kencing Onta, maka akan diekspor kencing-kening dari Saudi. Meski jika sudah dikemas dalam botol, agak susah membedakan itu beneran kencing Onta apa kencing Ustad.
Read more

OK, OCE, OH YES, OH NO

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno
Di wilayah lain, rata-rata sedang sibuk menghadapi Pilkada. Kontestasi baru di mukai. Mereka baru saja akan dihinggapi janji-janji kandidat. Berbeda dengan warga Jakarta. Mereka sudah menikmati hasilnya. Alhamdulillah.

Ketika jaman Ahok, Pemda menawarkan kemitraan pada para pengusaha kecil di Jakarta. Termasuk nelayan kerambah. Polanya begini, Pemda memberi pelatihan langsung kepada masyarakat, memberi modal kerja berupa perangkat kerja, lalu usaha itu dijalankan masyarakat.

Hasilnya, jika ada pendapatan dibagi 80:20. Maksudnya 80% buat rakyat yang mengusahakannya, 20% kembalikan ke Pemda DKI. Pola ini pernah dilakukan di Pulau Seribu, nelayan di sana difasilitasi untum mengembangkan keramba ikan kerapu. Hasilnya, nelayan senang.

Tapi sayang waktu itu Ahok dituding tidak Islami. Sebab agamanya Kristen.

Nah, Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru sekarang ini lebih islami, kata pendukungnya. Programnya sangat memperhatikan syariat. Coba lihat saja OK-OCE. Tidak ada program pengembangan usaha kecil yang lebih islami dari itu.

Begini. Dalam soal permodalan, memang Pemda DKI tidak memberikan bantuan. Dana OK-OCE bukan buat modal usaha. Tapi, nanti para pengusaha binaan akan diarahkan meminjam duit ke Bank DKI. Bunganya 13%% setahun. Tanpa bantuan OK-OCE mana bisa dapat bunga segitu?

Coba bandingkan. Jika saja mereka jalan sendiri ke bank, ambil kredit tanpa agunan. Gak harus jalan juga sih, tiap hari sales KTA berkeliaran mengirim SMS. Gampang.
Bunga KTA rata-rata 0,95% sebulan. Atau 11,4% setahun. Masa cuma selisih 1,6% saja pengusaha gak mau bayar sih? Kan sudah dianterin ke bank DKI?

Atau bandingkan dengan bunga kredit dari bank-bank lain. Rata-rata mematok bunga kredit paling tinggi 10% sekarang. Bahkan ada yang cuma 7%. Jadi jika mereka gak ikut program OK-OCE mana bisa kena bunga 13%? Hanya pengusaha bentukan Pemda DKI yang dapat bunga pinjaman seenteng itu.

Kalau Ahok sistemnya bagi hasil, Sementara OK-OCE Sandiaga memakai sistem bunga pinjaman. Masa kamu bilang Ahok lebih islami? Ngaco, deh.

Atau kamu bisa bandingkan dengan kredit bantuan yang diberikan Bank Jateng kepada pengusaha kecil Jateng. Bunganya hanya 2%. Bahkan dana bergulir program Walikota Bandung tanpa bunga sama sekali.

Atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan bank sebagai respon pemerintah pusat. Bunganya hanya 7% setahun.

"Lho, ini pengusaha kecil di Jakarta, mas. Masa disamain dengan pengusaha kecil di Jateng atau Bandung. Kalau bunga 13% mah, kecillll..."

Asal kamu tahu, untuk mewujudkan program OK-OCE dibutuhkan biaya Rp 80 miliar setahun. Setiap kecamatan ada empat orang pendamping yang salah satu tugasnya mengantar pengusaha binaan itu ke Bank DKI tadi. Pendamping itu gajinya sampai Rp 9 juta sebulan.

Siapa pendampingn yang dipilih Pemda? Ya, para pendukung Anies-Sandi dong. Masa pendukung Donald Trump, sih?

Mereka ditugaskan mendampingi pengusaha kecil dan membantunya agar maju, padahal mungkin mereka sama sekali belum pernah bikin usaha apapun seumur hidupnya. Tapi betapa mulia tugas mereka, harus membantu para pengusaha kecil itu untuk lebih maju. Istilahnya seperti anak kucing mengajarkan kecebong berenang.

Jangan kaget, jika dalam sebuah acara pelatihan anggota DPRD DKI Jakarta Nur Afni meledek program ini sebagai program cuap-cuap. "Saya belum pernah lihat pelatihan yang seperti ini. Pelatihan untuk pengusaha kecil isinya cuma cuap-cuap," ujarnya. Itupun yang jadi fasilitator belum tentu ngerti apa yang dibicarakan. Apalagi pesertanya.

OK-OCE adalah program unggulan. Kaki lima adalah masa dan isu unggulan. Pengusaha kecil adalah harga jual kampanye unggulan. Jadi apapun akrobatnya yang penting program itu jalan.

Kenapa perlu? Begini. Pemda DKI harus memainkan peran politik sebagai antitesa Pemerintahan Jokowi. Caranya gimana? Dengan makin memperkuat isu yang sudah lama disebar para kampret. Misalnya Pemerintah Jokowi pro Asing dan Aseng. Nah, kebijakan Pemda diarahkan menggoreng itu.

Asing itu maksudnya pengusaha asing. Dan Aseng merujuk pada sebutan rasis pengusaha keturunan Tionghoa di Indonesia. Maka jangan kaget jika dalam pidato perdananya Anies menyebut kebangkitan pribumi. Aroma rasisme sangat terasa.

Dengan seolah-olah fokus pada pengusaha kecil, mereka ingn menunjukan keberpihakannya. Bahkan saking gila keberpihakkanya ruas jalan juga ditutup untuk pedagang kaki lima. Kenapa sampai begitu aneh? Ya, agar diliput media. "Gila, jalan aja ditutup buat PKL. Benar-benar pro PKL nih Gubernur. Semoga besok bisa nutup bandara buat menggelar bazzar."

Tapi yang namanya bermain politik, tetap saja akan lebih banyak polesannya ketimbang hasil nyatanya. Salah satunya adalah OK-OCE yang pelatihannya cuma cuap-cuap. Dan bunga pinjaman modalnya 13%. Sebab mereka menyangka pengusaha kecil di Jakarta segitu gobloknya. Gampang dibohongin.


"Mas Bambang, kamu kemarin ikut pelatihan OK-OCE, hasilnya gimana? Warung buburnya lebih maju?," Abu Kumkum bertanya. "Hasilnya? Ok, Oce, oh yes, oh no," jawab Bambang Kusnadi. Aku lihat matanya agak keriep-keriep.
Read more

JANGAN BIARKAN SAPI BONGKREK BERULAH DI JATENG

Pilgub Jateng
Pilkada
Sesuatu yang paling menakutkan, kata teman saya, Pilkada serentak ini akan membelah publik seperti halnya Pilpres dan Pilkada Jakarta. Apalagi kalau politisasi agama terus menerus dimainkan.

Terus terang, saya tidak terlalu khawatir dengan itu. Menurut saya konflik terjadi jika ada dua kekuatan saling berhadapan. Jika yang berhadapan banyak kekuatan, para politisi juga akan lebih hati-hati ketimbang salah isu.

Kita ingat, saat Pilpres lalu. Cuma ada dua pasang kandidat yang maju. Akibatnya publik terbelah secara ekstrim. Lalu ada salah satu pendukung yang hobi mainkan isu agama dan fitnah. Ini bahkan terus dipelihara sampai sekarang.

Demikian juga saat Pilkada Jakarta. Iya, mulanya memang ada tiga pasang kandidat. Tapi karena sistem Pilkada Jakarta pemenang harus mendapat suara 50% plus satu, akibatnya terjadi putaran kedua.

Nah pada putaran kedua itulah isu agama semakin kental dimainkan. Apalagi ikut mendompleng para penjaja khilafah atau mereka yang ngotot aturan formal keagamaan diterapkan di Indonesia.

Ada yang jualan isu Jakarta bersyariah. Meski pada akhirnya, cuma jadi slogan kampanye doang.

Sementara Pilkada di daerah hanya menggunakan sistem suara terbanyak. Jadi tidak akan ada putaran kedua seperti layaknya Pilpres atau Pilkada Jakarta.

Apalagi partai-partai juga bukan menjalin koalisi yang permanen di semua daerah. Lihat saja, di satu daerah partai A dan B, bisa saling bersaing. Sedangkan di daerah lain mereka bisa satu kolam koalisi.

Pengalaman selama ini yang paling sering memainkan isu agama yang memecah belah adalah partai sapi. Merekalah para penjaja ayat suci untuk meraih kekuasaan. Mereka hobi mengkafirkan, mensesatkan, menuding buruk kepada lawan politiknya, bahkan sering melempar fitnah.

Itu mungkin sudah menjadi bagian dari cara mereka meraih kekuasaan. Sudah jadi habit.

Di Pilpres dan Pilkada Jakarta, jasa kader-kader partai ini begitu besar dan suaranya paling kencang untuk menuding lawannya dengan istilah-istilah keagamaan semisal kafir atau sesat. Dalam koalisi biasanya kader-kader Bani Ompol Onta inilah yang ditaruh di depan untuk memproduksi fitnah bernuansa agama.

Tapi tentu saja, di satu daerah mereka mengharamkan pemimpin berbeda agama. Bahkan teriak-teriak jihad, bela agama atau bela ulama. Di daerah lain mereka justru mendukung kandidat yang agamanya berbeda.

Jadi mereka juga gak serius-serius amat ngomong soal agama. Cuma untuk meraih kekuasaan saja.

Biasanya jika mereka bersatu dengan partai patronnya, makin kasarlah perilaku politik mereka. Nah, repotnya, di tiga Pilgub di Jawa relatif Patton mereka sama seperti di Pilkada Jakarta atau Pilpres.

Ini yang membuat kita kuatir kegilaan mereka memainkan isu agama akan kambuh lagi. Wong, ketemu partner yang sama lagi.

Kitab suci, bagi mereka bisa ditekuk sesuai kepentingan. Jangankan sebagai strategi politik, wong mau korupsi juga mereka gunakan istilah arab dan pengajian : seperti Liqo, juz, dan sejenisnya.

Pada Pilkada Jabar, ada empat pasangan kandidat yang bertempur. Alhamdulillah, setidaknya kekuatan terpecah dan eskalasi perpecahan tidak beresiko terlalu meruncing.

Begitupun pada Pilkada Jatim. Meski baru dua kandidat yang nongol, kesemuanya mewakili wajah NU. Sedangkan Gerindra dan PKS kerepotan mencari orang yang mau didorong maju berkompetisi di Pilgub Jatim. Yenny Wahid menolak, Mahfud MD juga menolak. Saya gak tahu apakah Ahmad Dhani sudah ditawarkan?

Nah, yang perlu dicermati adalah Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin hanya akan ada dua pasang kandidat yang maju. Ada patahana Ganjar Pranowo ada penantangnya Sudirman Said.

Sudirman sama-sama menteri pecatan seperti halnya Anies Baswedan. Dia juga didukung partai yang sama dengan Anies. Bukan tidak mungkin permainan yang sama juga akan dilakukan di Jateng.

Sekarang fokus kita bisa diarahkan ke Jateng. Jika nanti para sapi bongkrek mulai memainkan isu agama di Jateng, kita harus ramai-ramai melawannya. Jangan memberi kesempatan mereka menjajakan ayat suci dengan harga yang murah. Apalagi jika mabuk kencing Onta, akan makin berbahaya kelakuannya.

Jika kita biarkan para sapi eek sembarangan, itu akan sangat mengotori rumah Indonesia kita.

"Mudah-mudahan sebelum Pilkada sapi-sapi itu keracunan kencing Onta," celetuk Bambang Kusnadi.
Read more

Minggu, 07 Januari 2018

AHOK-VERO, SO WHAT?

Ahok
Veronica Tan dan Ahok
Seorang teman membawa kabar itu beberapa hari lalu. "Mas, ada isu Ahok dan Bu Vero akan bercerai," tulisnya. Saya cuma terdiam. Lalu saya bertanya dari mana sumbernya.

Kini berita itu benar muncul di media. Meski kebenarannya harus di cek sekali lagi.

Tapi saya bertanya pada diri sendiri, selama ini, sebagai apa saya mengapresiasi Ahok? Apakah sebagai personal atau sebagai pejabat publik? Apakah sebagai seorang suami atau sebagai politisi?

Saya mengapresiasi Ahok sebagai seorang politisi dan pejabat publik. Sebab perilakunya ketika memegang jabatan itu patut diapresiasi. Jadi jika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan pribadinya, bagi saya biasa saja. Tidak akan menghilangkan nilai Ahok di mata saya.

Sama seperti ketika sebagai bangsa kita mengapresiasi Soekarno sebagai bapak bangsa ini. Kita tahu Presiden pertama RI itu pernah bercerai. Menikah lebih dari satu kali. Toh, kita tetap menempatkannya dalam titik penting sejarah bangsa.

Sebab dalam diri seorang besar seringkali ada jarak antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan sosialnya. Sama seperti rakyat Afrika Selatan yang tidak kehilangan rasa terimakasih pada Nelson Mandela, meski dia juga pernah bercerai. Atau rakyat India menghormati Gandhi, walau kehidupan rumah tangga Gandhi tidak mulus.

Kita disentuh oleh mereka dalam kehidupan sosialnya. Sementara dalam ranah pribadinya, dia menjalankan kehidupannya sendiei. Jadi buat apa saya pusing dengan berita perceraian Ahok dan Bu Vero?

Akan aneh, jika orang yang meributkan isu perceraian Ahok ini, justru mereka yang selama ini mengidolakan Prabowo. Bagaimana mungkin mereka menjunjung Prabowo sedemikian rupa, sekaligus meributkan isu kehidupan rumah tangga Ahok. Ini seperti kata pepatah gajah eek di hidungnya tidak terasa tapi tahi lalat di seberang comberan jelas terlihat.

Jadi begitulah saya menempatkan diri dalam isu perceraian Ahok.

Soal urusan rumah tangganya, bukan menjadi domain perhatian saya. Dan tidak ada gunanya saya mengorek-ngorek isu soal rumah tangga Ahok. Sama seperti pendukung Prabowo yang malas jika harus berbicara soal rumah tangga idolanya.

Jadi jika berita perceraian Ahok itu benar, saya mungkin sedikit kaget. Tapi tetap tidak melunturkan apresiasi saya pada Ahok. Sebab saya menilai caranya bertindak ketika memegang jabatan. Ketika dia menjalankan amanah yang disandangnya sebagai politisi dan pejabat publik.

Soal rumah tangga tentu saja punya lika-liku sendiri. Ada yang mampu mempertahankannya. Ada yang akhirnya memilih untuk berpisah. Tapi cerai atau tidaknya seorang Ahok tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Tidak ada dampaknya untuk rakyat banyak.

Mungkin saja, jika berita itu benar akan ada perdebatan di kalangan penganut kristiani soal makna sebuah perceraian. Tapi dalam kacamata hukum formal, hal tersebut bisa saja dijalankan. Namun itu menyangkut masalah private. Sekali lagi tidak ada hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Saya sendiri merasa tidak berkepentingan untuk masuk ke ranah itu.

Saya rasa kita pelan-pelan harus belajar memisahkan persoalan personal dan sosial. Apalagi dalam menilai seorang tokoh publik. Tentu saja selama mereka bukan ulama atau penceramah agama.

Sebab bagi seorang ulama atau pendeta perilaku personalnya sekaligus adalah gambaran makna ajaran yang di bawanya. Jadi sebagai umat yang sering mendapat nasihat moral dari mereka, kita penting juga menilai perilaku personalnya.

Sementara bagi seorang politisi atau pejabat publik yang kita perhatikan adalah perilaku jabatannya. Bagaimana dia menjalankan amanah, bagaimana dia bekerja dan fikiran-fikiran apa yang disampaikan ke publik. Sekali lagi, soal kehidupan pribadinya itu ranah yang bukan wilayah kita memasukinya.

Kita hanya sanggup berdoa dan berharap. Semoga yang terbaik untuk Ahok dan Bu Vero. Hidup memang penuh lika-likunya sendiri.

"Mas, kalau Raisa dan Hamish Daud, belum ada kabar, ya?," tanya Bambang Kusnadi.
Read more

SUMBER WARAS MAKIN TIDAK WARAS

Rumah Sakit Sumber Waras
Sandiaga Uno mau membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras, padahal lahan itu direncanakan untuk dibangun rumah sakit kanker dan otak buat rakyat miskin. Selain runah sakit, direncanakan juga dibangun semacam apartemen.

Buat apa apartemen itu? Untuk disewa keluarga jika pasien berasal dari jauh. Selain itu juga untuk ditempati pasien yang tingkat harapan hidupnya sudah minim. "Jika kedokteran sudah angkat tangan terhadap penyakit pasien, maka pasien bisa tinggal disana sampai akhir hayatnya. Tetap dengan suster dan perawat yang mengurusnya.

Saya ingat, Ahok pernah berujar. "Kita akan mengurus pasien yang sudah dinyatakan kecil harapan hidupnya, tapi keluarganya tidak mampu mengurusnya. Agar pasien itu meninggal dalam suasana yang terhormat. Meninggal secara bermartabat."

Tapi, lahan itu sendiri pernah jadi polemik. Mulanya lahan tersebut ingin dibeli pengembang untuk dibangun Mall. Tapi Pemda DKI tidak bisa lagi mengeluarkan ijin pusat perbelanjaan. Akhirnya transaksi itu batal. Harga waktu itu berpatokan pada NJOP.

Pada saat bersamaan ada kebijakan peningkatan NJOP seluruh aset bangunan dan tanah di Jakarta. Ini untuk membuat nilai aset makin mendekati nilai real. Pendapatan pajak juga meningkat karena basis perhitungan nilainya meningkat.

Dengan sendirinya nilai lahan RS Sumber Waras otomatis meningkat. Kebetulan Pemda DKi sedang mencari lahan untuk pembangunan RS Kanker dan Otak. Berdasarkan perhitungan apraisal independen, ditentukan harga lahan itu. Akhrnya Pemda membeli lahan itu dengan tidak lebih besar dari NJOP yang baru.

Tapi BPK membuat pemeriksaan. Dalam laporan audit mereka merujuk bahwa transaksi lahan itu melebihi penawaran sebelumnya. Ya jelas beda, wong NJOP-nya beda. Nah, perbedaan nilai itulah yang dianggap transaksi yang merugikan negara.

Padahal nilai real lahan itu memang sudah meningkat. Secara akuntansi tidak ada kerugian negara sebab nilai real lahan itu sekarang malah jauh lebih tinggi dibanding Pemda DKI. KPK sudah dengan tegas menyatakan transaksi tersebut sama sekali tidak merugikan negara. Artinya tidak ada masalah hukum disana.

Kini kepala BPK Jakarta yang dulu ngotot transaksi lahan Sumber Waras bermasalah, sudah ditangkap KPK. Dia terkena OTT sedang menerima suap. Penangkapan itu memang tidak ada hubungannya dengan audit Sumber Waras. Namun setidaknya kita tahu, di tangan auditor yang seperti apa laporan itu dibuat.

Sejak lama FPI menggelar protes dengan mengangkat masalah ini. Mereka menuntut Ahok ditangkap. Tuntutan itu sendiri lebih terkesan didasarkan kebencian daripada pemenggakan. Wong, penegak hukumnya sudah ngomong gak ada pidana disana. Tapi, dasar FPI, mereka terus saja teriak-teriak.

Artinya teriakan FPI itu bukan didasarkan pada fakta hukum. Mereka cuma hendak membangun opini saja untuk menuding Ahok. Opini seperti itu juga yang terus menerus diulang-ulang para pengikut 'pengeruk comberan pakai tangan kosong'. Setiap ada pembicaraan soal Ahok di medsos, yang diangkat soal Sumber Waras lagi. Bebal.

Nah, berdasarkan opini yang dibentuk secara paksa itulah, saya rasa Sandiaga Uno mempermasalahkan kembali soal lahan RS Sumber Waras. Caranya, dibentuk 'KPK kw2' di DKI Jakarta. Isinya adalah orang-orang pendukung Anies-Sandi saat kampanye dulu.

Lalu Sandi mengadukan kasus Sumber Waras ke 'KPK kw2' yang dibentuk sendiri itu. Bahkan belum lagi ada langkah apa-apa dari KPK kw2' itu,, Sandi sudah bicara ingn membatalkan transaksi itu. Kesannya, kayak orang gak sabaran.

Kita tidak tahu ke arah mana kasus lahan ini akan berlabuh. Dibentuknya 'KPK kw2', pengaduan Sandi ke lembaga yang diurus para pembantunya sendiri itu, sampai statemen soal pembatalan transaksi Sumber Waras, terkesan ini bukan sekadar persoalan pembatalan transaksi. Seperti ada tujuan lain.

Ok-lah, jika memang niat Ahok untuk membangun rumah sakit bagi orang miskin tidak disetujui Gubernur dan Wagub sekarang. Tapi terus menerus mempermasalahkan sesuatu yang diketahui pasti tidak punya masalah jelas aneh.

Atau karena Sandi seorang pengusaha? Entahlah.

Logika Pemda DKI, persis seperti FPI. Dulu mereka gak suka Ahok, lalu untuk menyenangkan hatinya dilantik Gubernur sendiri. Nah, ketika KPK jelas menyatakan kasus Sumber Waras tidak ada masalah. Mereka ngotot melantik 'KPK' sendiri. Agar bisa mempermasalahkan sendiri.

Setelah itu semua, bagi rakyat kecil jangan lagi mimpi punya RS yang bisa menangani penyakit kanker yang mereka derita. Pemda DKI sekarang gak mau siapkan fasilitas seperti itu.

"Lantas kalau ada orang miskin sakit kanker parah gimana mas?," tanyan Abu Kumkum.

"Kan, ada kencing Onta," Bambang Kusnadi langsung menyambar.
Read more

Jumat, 05 Januari 2018

JAKARTA KOTA OPOSISI

Politik
JAKARTA KOTA OPOSISI
Tampaknya sekarang DKI Jakarta bisa disebut kota politik. Lihat saja, semua kebijakannya mengarah membangun opini politik. Pemda seperti bertindak sebagai oposan dari pemerintahan Jokowi.

Saat sebelum pelantikan Gubernur baru, saya pernah membisiki kyai Enha. "Pertarungan Pilpres dimulai saat Gubernur Jakarta dilantik," kataku. Kyai cuma tersenyum sambil menyuap Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih.

Benar saja, pidato pertama Gubernur bicara soal kebangkitan pribumi, sebuah kosa kata yang kita tahu kemana arahnya.

Lalu perhatikan penyusunan RAPBD, banyak pos anggaran yang terkesan bagi-bagi jabatan. Tim pembantu Gubernur saja sampai 73 orang, dengan anggaran Rp 28 miliar setahun.

Belum lagi dana tunjangan Parpol yang naik 10 kali lipat. Dana perjalanan dinas yang saohah, sampai dana hibah ke ormas yang kita tahu arah ideologinya.

Lalu berbagai wacana dilempar. Wacana bahwa semua anggaran masuk via APBD ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan memanfaatkan kerelaan pihak swasta untuk membangun Jakarta, bakal dihilangkan.

Sebetulnya wajar saja Ahok mencari jalan dengan melibatkan swasta. Pertama, dana itu diambil dari CSR dan dihibahkan dalam bentuk program, bukan tunai. Kedua, ada banyak pelanggaran yang dilakukan swasta, khususnya pengembang yang mestinya berimplikasi denda. Nah, Ahok memanfaatkan agar mereka memberi kompensasi buat rakyat. Simpang Susun Semanggi adalah salah satunya.

Di jaman ini, keterlibatan swasta mau dihilangkan. Padahal yang namanya swasta pasti sering mengambil manfaat dari melanggar aturan. Soal kewajiban penyediaan fasum misalnya. Di Jakarta jumlahnya bisa triliunan rupiah yang tidak dilaksanakan pengembang. Atau membangun gedung melewati ketinggian yang sesuai dengan ijin.

Oleh Ahok, pengusaha-pengusaha itu didorong memberi kompensasi berupa penyediaan sarana buat rakyat. Tapi, oleh Pemda sekarang, malah dianggap gak sehat. Apa nanti swasta gak akan keluar uang? Ya, tetaplah. Mereka kadang nakal kok. Tapi kemungkinan besar akan masuk ke saluran lain. Bisa juga jadi bancakan pribadi-pribadi pejabat dan legislatif. Bukan untuk rakyat. Jumlahnya? Wow. Ini Jakarta mas, broh...

Di Tanah Abang, ada kebijakan aneh. Pemda mengokupasi jalan untuk PKL. Tentu ini bertentangan dengan UU soal jalan dan trotoar. Tapi terkesan justru disengaja, dengan mengusung jargon pembangunan usaha kecil dan pribumi.

Jika nanti dikritisi, dengan mudahnya akan dituding yang tidak setuju itu adalah pendukung Aseng dan asing. Sentimen primordial Ismed pribumi ingin dimainkan maksimal. Padahal jelas-jelas kebijakan itu melanggar aturan dan kepatutan.

Lalu diwacanakan Blok G Tanah Abang akan dibongkar. Kita tahu, ketika menata Tanah Abang dulu Jokowi memindahkan PKL ke blok G. Lalu gencar berpromosi agar pembeli datang ke sana.

Nah, rencana pembongkaran Blok G bisa dibaca sebagai langkah asal beda dengan kebijakan Jokowi dulu.

Aneh memang. Bagaimana pembangunan mau jalan baik jika pemerintah daerah berdiri sebagai 'penentang' pemerintahan pusat. Ah, ini bukan soal kesejahteraan rakyat. Ini adalah soal Pilpres 2019 nanti.

Ada lagi. Jaman Ahok, dia membeli sebidang tanah harga NJOP untuk membangun di lahan Sumber Waras. Rencananya akan dibangun RS khusus penyakit otak buat rakyat miskin.

Tapi isu ini selalu dimainkan seolah Ahok membeli lahan dengan harga lebih tinggi. Padahal memang itu konsekuensi dari kebijakan kenaikan NJOP. Emang ada orang mau jual tanah di bawah harga NJOP? Soal harga juga ditentukan oleh apraisal independen.

KPK sendiri sudah dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dari proses pembelian itu.

Kabarnya, bahkan Pemda mau membatalkan proses pembelian tanah. Lalu Pemda DKI mau membuat 'KPK lokal' yang tujuannya mengusut permasalahan seperti ini.

Tampaknya masalah Ahok akan terus dikorek-korek. Kenapa? Karena isu soal Ahok dianggap berhasil membakar semangat keagamaan untuk menarik dukungan politik.

Sama seperti mereka ingin memelihara momentum 212, untuk terus dijadikan bahan bakar politik. Kebijakan Pemda yang melulu mengorek-ngorek kebijakan Ahok, bisa kita baca dalam semangat yang sama dengan pelestarian momentum 212.

Makanya jangan heran ada reuni alumni 212 di Monas. Jangan heran juga jika Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang melulu berkutat dengan mencari-cari kesalahan Ahok. Semuanya digunakan untuk terus menciptakan momentum politik.

Asumsinya begini. Mereka bisa kalahkan Ahok dengan isu agama. Karena Ahoklah, masa bisa dibakar emosinya. Bisa dikumpulkan jadi satu. Jadi untuk terus memelihara api emosi masa, Ahok harus terus dijadikan sasaran tembak. Harus terus dipukuli meskipun sudah ada di penjara.

Ini sangat berguna untuk Pilpres 2019. Mereka tahu pendukung Ahok kebanyakan pendukung Jokowi. Tapi ada juga pengagum Jokowi yang tidak mendukung Ahok. Mungkin karena alasan keyakinan. Nah, orang-orang seperti inilah yang mau dipelihara untuk dibengkokkan pikirannya.

Dengan terus membangun sentimen anti Ahok, mereka mau mengail dukungan untuk Pilpres. Entah nanti suaranya akan kemana. Yang pasti bukan ke Jokowi.

Jadi itulah yang saat lihat Jakarta sekarang. Kita ini benar-benar dijadikan kota politik. Pemda terang-terangan bertindak sebagai oplosan pemerintah pusat. Ajaib.

"Tapi kan, mas. Masih banyak orang yang percaya janji Gubernur yang manis," ujar Abu Kumkum.

Saya tidak sempat menjawab. Bambang Kusnadi langsung menyambar. "Disuruh minum kencing Onta aja mereka percaya, kok."
Read more

AHOK GAK PERNAH KALAH

Hikmah
Ahok
 Ternyata Ahok gak kalah-kalah.

Orang boleh saja mengeluarkan energi habis-habisan untuk memukul mundur Ahok. Sebelum dimulai Pilkada Jakarta, FPI sudah sibuk berteriak anti Ahok. Alasannya apalagi kalau bukan soal agama. Ayat yang dimainkan selalu Al Maidah 51.

FPI gondok, lantas melantik Gubernur KW 9 untuk lucu-lucuan. Hasilnya, ternyata gak lucu sama sekali.

Lalu dimulailah Pilkada 2016. Setiap kampanye Ahok menghadapi persekusi. Dia dicegat orang yang ketakutan imannya terganggu. Tapi, kampanye jalan terus. UU mengatur kampanye adalah hak kandidat. Siapa yang menghalangi, terkena pidana.

Gak cukup mengancam kampanye, para pendukung Ahok juga kena persekusi. Kekerasan muncul dimana-mana. Dari mulai pendukung yang masih hidup sampai yang sudah jadi jenazah tidak luput dari ancaman. Mereka mengancam dengan menjajakan ayat-ayat Tuhan. Al Madinah 51 jadi primadona.

Saat pencoblosan ada gerakan Tamasya Almaidah yang intinya seperti psywar kepada calon pendukung Ahok. Lalu diputaran kedua suara Ahok jauh di bawah Anies-Sandi. Ahok kalah? Belum.

Buktinya setelah itu, ribuan karangan bunga menghiasai Balai Kota. Para pendukungnya dari berbagai pelosok mengungkapkan rasa cintanya. Di Pilkada Jakarta Ahok boleh kalah, tapi di hati masyarakat dia keluar sebagai pemenang.

Orang yang merasa menang sebel. Kalah kok, dapat karangan bunga? Lalu buruh-buruh dikerahkan untuk membakar karangan bunga itu. Mereka marah.

Gak cukup dikakahkan suaranya dalam Pilkada. Bermula dari unggahan video Buni Yani, Ahok menghadapi tuduhan penistaan agama. Lalu 7000 triliun orang berbondong-bondong sholat Jumat di Monas. Tujuannya menekan supaya Ahok dipenjara.

Palu hakim di ketuk, lalu Ahok digiring ke Mako Brimob. Apa Ahok sudah kalah? Sekali lagi belum.

Bermula di Jakarta, ada ungkapan simpati pada Ahok. Aksi sejuta lilin menjadi simbol Ahok tetap memenangi pertarungan, setidaknya di hati banyak orang. Aksi itu diikuti di hampir semua kota. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ahok menang lagi.

Dari Mako Brimob, orang tetap mempercayakan masalahnya kepada Ahok. Siswi SMA 3 Lamongan berkirim surat meminta bantuan agar ijazahnya bisa ditebus.

Ahok bereaksi, dia meminta staffnya mengurus masalah rakyat kecil itu. Masalah hampir selesai. Tapi banyak orang marah. Bagaimana orang di penjara masih bisa menolong orang lain. Mereka seperti terus menerus dikalahkan oleh Ahok.

Sementara pemenang Pilkada di Jakarta sampai sekarang juga belum merasa menang. Bayang-bayang Ahok tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Dimulailah langkah baru. Mereka membentuk KPK lokal. Tugasnya mengorek-ngorek sampah masalah saat kepemimpinan Ahok. Kasus Sumber Waras yang dinyatakan KPK sudah klir, diangkat lagi.

Entahlah, seolah Gubernur dan Wakil Gubernur terus menerus merasa dikalahkan oleh Ahok, hingga mereka mencari jalan bagaimana mengalahkan Ahok. Nah, KPK lokal ini salah satu cara untuk memukul Ahok lagi.

Ahok memang luar biasa. Dia kalah suara dalam Pilkada. Dia kalah di pengadilan dan sudah dipenjara. Tapi di hati banyak orang dia selalu keluar sebagai pemenang.

"Tapi yang menang Pilkada justru punya mental pecundang, mas mas,?" Bambang Kusnadi mulai berceloteh.

"Maksudnya Mbang?"

"Mereka menang Pilkada, tapi selalu iri pada Ahok. Buktinya ngorek-ngorek masalah terus."

Orang yang tidak berharap apa-apa, tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Mungkin karena itulah Ahok gak kalah-kalah. Meski mereka terus menerus berusaha menjatuhkannya.

Dan kemenangan politik sesungguhnya adalah bagaimana memenangkan hati rakyat.


Read more