Senin, 15 Agustus 2016

AHOK DAN RETRIBUSI TAMBAHAN ITU



Saban tahun Ahok dan DPRD DKI Jakarta ribut soal pembahasan APBD. Ahok ingin memotong semua peluang korupsi yang selama ini sudah jadi budaya. Sementara DPRD terkesan ingin bertahan dengan budaya lama yang menguntungkan mereka. Seringkali pembahasan RAPBD jadi alot.

Bukan soal pembahasan APBD saja. Ternyata serapan APBD di DKI juga kurang maksimal. Birokrasi yang selama ini menikmati duit berlimpah karena mengutil jadi malas bekerja. Karena peluang itu benar-benar ditutup habis oleh Ahok.

Asyiknya, meski serapan APBD rendah, pembahasan RAPBD alot, toh, Jakarta terus membangun. Gaji rata-rata pegawai Pemda naik signifikan. Dulu serapan APBD tinggi. tapi gak keliatan wujudnya. Entah kemana larinya tuh, duit. Gaji pegawai Pemda standar, tapi pendapatanya 'sahohah'.

Diganjal oleh birokrasinya sendiri. Dihambat secara politik oleh DPRD, Ahok terus bergerak. Proyek pengendalian banjir, misalnya, yang jadi prioritas pelan-pelan terwujud. Sungai di Jakarta kini jauh lebih bersih. Tahun ini banjir berkurang jauh. Banyak rumah susun berdiri lengkap dengan furniture,

Ahok jago sulap? Mungkin. Dengan segala keterbatasan itu saja, dia terus membangun. Bayangkan jika mental birokrasi sehat dan serapan APBD tinggi, betapa asyiknya jadi warga Jakarta. Wong, masih diganjal sana-sini saja, sudah mulai terasa kok, dampaknya.

Untuk program pengendalian banjir di Jakarta Ahok memang dikejar waktu. Harapan warga sangat tinggi. Apalagi bagi para hater, genangan air 10 cm saja sudah ribut bukan main. Padahal waktu jaman Foke, meski Jakarta berubah jadi sungai besar, mereka santai-santai saja. Disinilah otak Ahok berputar. Ketika hendak menandatangani ijin reklamasi, dia meminta kepada pengembang kontribusi tambahan berupa pembangunan bantaran kali, rumah susun dan alat pompa.

Di sisi lain, DPRD DKI sedang membahas Raperda Tata Ruang Reklamasi. Ahok ngotot minta 15% dari NJOP untuk Pemda. Seperti biasa, pengusaha keberatan dengan usulan itu. Mana ada pengusaha yang mau diberikan biaya lebih meski itu untuk rakyat. Di depan Gubernur mereka manggut-manggut, di belakangnya mencari celah lain.

Mereka bergerilya mendekati anggota DPRD. Menurut mereka lebih baik nyogok orang laper ketimbang mengikuti kemauan Ahok. Nah, disinilah akhirnya anggota DPRD M. Sanusi tertangkap tangan sedang terima sogokan dari pengembang reklamasi pantai JAkarta. Pimpinan PT Muara Wisesa Samudrera juga ikut dicokok.

Dalam pengeledahan KPK, ditemukanlah dokumen pengeluaran untuk 13 proyek di Jakarta di kantor WMS itu. Inilah yang sedang jadi perdebatan. 13 proyek itu, semuanya untuk pembangunan fasilitas publik di DKI, Singkatnya, Ahok menekan pengusaha untuk kepentingan rakyat Jakarta, bukan untuk kepentingannya sendiri. (temuan dokumen ini yang kemaren diangkat majalah Tempo).

Masalahnya, memang belum ada aturan soal retribusi tambahan itu. Ada sih, aturan soal diskresi (kebijakan yang dapat diambil seorang pejabat dalam kondisi kekosongan aturan). Jikapun secara administrasi langkah Ahok masih bisa diperdebatkan, secara nyata tindakan itu sudah dirasakan rakyat Jakarta. Dengan pembangunan bantaran kali, Jakarta bisa terbebas dari banjir yang rutin mampir.

Sudah jadi rahasia umum selama ini para pengembang menikmati keuntungan besar di Jakarta, tapi lalai menunaikan kwajibannya menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Mereka asyik-asyik saja karena Pemda juga cuek. Jika diuangkan, kelalaian itu bisa mencapai ratusan triliun. Siapa yang dirugikan? Ya, rakyat.

Sudah menjadi rahasia umum juga untuk kewajiban fasos dan fasum ini pengembang lebih suka membayar ke oknum. Jadilah hak rakyat itu sebagai bancakan bersama. Pengusaha juga senang karena setorannya jauh leboh kecil dari kewajiban seharusnya. Yang sengsara ya, rakyat. Lingkungan makin pengab, harga tanah mahal, tapi yang nikmati keuntungan cuma segelintir orang.

Di jaman Ahok, ketika Pemda ingin mendapatkan haknya dengan menggugat ke pengadilan, seringkali malah keok. Duit ikut bicara di meja hijau. Rakyat gigit jari lagi.

Ahok kapok dengan akal-akalan seperti itu. Dia menekan pengambang agar menyetor dimuka berbentuk retribusi tambahan. Bukan setor duit, tapi pengerjaan membangun failitas publik di Jakarta. Jangan sampai mereka mengeruk keuntungan, tapi yang diterima rakyat cuma ampas.

Saya sih cuma melihat hasil akhirnya. Untuk siapa dana itu. Jika kembalinya pada rakyat, karena memang semestinya itulah yang dipikirkan Gubernur DKI, saya justru menghargai tindakan itu. Itulah makna kita punya pemimpin. Hak-hak publik diperjuangkan dengan keras. Okelah, secara administratif tindakan itu masih diperdebatkan, Tapi, jika itu adalah kesalahan, di mata saya termasuk kesalahan yang manis.

Ahok cuma seorang Gubernur, yang berfikir untuk kepentingan rakyatnya. Sayangnya, dia berada di dalam sistem yang bobrok.
Load disqus comments

0 komentar