Selasa, 06 September 2016

JARGON SAJA TIDAK CUKUP YA, AKHI

HTI memang kurang ajar. Mereka tidak sadar, oragnisasi transnasional itu bisa eksis di Indonesia justru karena kita menganut siatem demokrasi, dimana banyak pemikiran dibiarkan tumbuh.

Coba dulu di jaman Soeharto, organisasi model begini sudah pasti akan digebuk habis. Sekarang, ketika demokrasi Indonesia memberi ruang mereka untuk hidup, eh malah menuding-nuding demokrasi sebagai sistem kafir. Mengharam-haramkan demokrasi, teriak-teriak soal khalifah.

Anehnya, HTI malah sibuk mengomentari Pilkada. Padahal Pilkada adalah salah satu unsur demokrasi. Kalau dianggap haram, ngapain ngajak-ngajak orang jangan memilih Gubernur ini-itu dalam Pilkada. Dengan anggapan demokrasi haram, memilih pemimpin muslim atau non-muslim mestinya sama-sama haram, dong.
Yang menyebalkan HTI menggunakan anak-anak kecil berfoto dengan spanduk yang bicara mengharamkan pemimpin non muslim. Otaknya kebalik lagi. Masa bicara soal doktrin agama dalam politik, yang digunakan sebagai model malah anak-anak?

Lalu ada mahasiswa dengan jaket almamater UI membuat video. Isinya seruan jangan pilih pemimpin non muslim dan tegakkan khilafah. Robi, nama mahasiswa ini, memamg HTI banget cara berfikirnya. Sama-sama tidak tahu berterimakasih.

Jika benar Robi mahasiswa UI, biaya pendidikanya jelas mendapat subsidi pemerintah. Dari mana uang subsidinya? Dari pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dengan segala latar belakang agama. Tapi kini dia teriak-teriak tegakkan khilafah. Inilah manusia itu, dibiayai oleh pemerintah Indonesia, tapi tujuannya mau mengganti sistem pemerintahan. Disusui oleh rakyat Indonesia, tapi malah mau menghancurkan negara ini dengan khayalan khilafahnya.

Setelah nonton video itu, selain sebel dengan gayanya, saya menyesalkan kualitas video yang dibuat Robi. Gerak kameranya kacau dan teknik pencahayaanya payah. Backsoundnya mencomot sembarangan, pasti tanpa ijin pencipta lagu. Kualitasnya masih jauh di bawah video mahasiswa Itenas. Padahal anak Itenas dulu bikin video indoor, tapi kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Jujur saja, Robi ini malu-maluin almamater UI.

Di saat HTI terus kampanye khilafah dan mengharamkan pemimpin non-muslim, di saat yang sama wajah umat Islam tercoreng lagi. Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian tertangkap tangan oleh KPK sedang terima suap. Duit suapnya akan digunakan untuk ongkos naik haji. Ketika digiring memasuki mobil tahanan KPK, ada orang yang teriak. "Semoga jadi haji yang mabrur, pak."

Di depan wartawan, Yan mengaku khilaf. Tuh, kan, udah tertangkap tangan oleh KPK masih sempat-sempatnya bawa-bawa soal khilaf, ah...

Atau seperti PKS yang sering ngomong soal haramnya pemimpin non muslim. Tapi begitu kadernya Gatot Pujobroto jadi Gubernur Sumut, malah menggunakan dana Bansos untuk dirinya sendiri. Dana untuk orang-orang miskin dan dhuafa. Sekarang Gatot bersama istri mudanya jadi narapidana korupsi.

Kalau memang tidak mau dipimpin oleh non-muslim, gak cukup dengan koar-koar doang. Apalagi sambil mengkorupsi makna ayat Al Quran. Sebaiknya siapkan saja orang yang dianggap baik untuk jadi pemimpin. Lalu dukung dia berlaga di Pilkada. Mengharamkan pemimpin non muslim tanpa memberikan pilihan alternatif yang jauh lebih baik, itu omong kosong namanya. Itu sama saja dengan jualan kambing dibedakin.

Contohlah Ahmad Dhani. Dia memang membenci Ahok sedemikian rupa. Dia ssering mencaci maki Ahok sampai bawa-bawa etnis segala. Syukurlah, kini dia ingin membuktikan omongannya. Setelah diceukin PKB di Jakarta, kini PKS mendukung Dhani untuk jadi wakil Bupati Bekasi. Nah, di Bekasi ini Dhani dituntut bukan cuma memaki. Tapi berbuat untuk rakyat. Wong, mau jadi Cawabup, kok.

Iya sih, Ahmad Dhani ditenggarai suka ingkar janji. Dulu dia janji mau memotong anunya jika Jokowi menang Pilpres. Tapi sampai sekarang tidak jelas, apakah hajat itu sudah dilaksanakan atau belum.

Ada yang bilang, Dhani belum memotongnya. Anunya masih utuh 100%. Padahal Jokowi sudah dua tahun jadi Presiden. Ada juga yang brbisik, sebetulnya janji itu sudah dilaksanakan. Tapi saat mau dipotong, istrinya protes.

Jangan dipotong semua, dong! Pak Jokowi kan, cuma menang dengan jumlah suara 52%. Potong aja sesuai dengan jumlah suara.

Entahlah, apa masyarakat Bekasi siap punya Cawabub 48%? Separo kurang sedikit...
Load disqus comments

0 komentar