Rabu, 29 Maret 2017

PROGRAM PERUMAHAN ANIES: RAKYAT MISKIN SILAKAN JADI GEMBEL

Pilgub DKI Jakarta
Anies Baswedan
Mohon maaf sebelumnya, jika tulisan kali ini berisi angka-angka. Saya cuma ingin membandingkan program perumahan kedua kandidat Gubernur Jakarta.

Dalam debat kemarin, Anies mengatakan yang paling penting adalah keberpihakan. Pemerintah harus berpihak pada rakyat miskin, ujar Anies berapi-api.

Berdasarkan keberpihakan itu pula Anies membuat program subsidi DP rumah. Menurut perhitungannya pemerintah bisa mensubsidi DP rumah, hingga masyarakat bisa memilki rumah.

Anies membayangkan rumah seharga Rp 350 juta. Tapi di Jakarta, gak mungkin bisa mendapatkan rumah seharga itu dalam jumlah banyak. Ujung-ujungnya berbentuk rumah susun juga. Bedanya Anies ingin rusun itu berbentuk kepemilikan.

Agak berbeda dengan Ahok, dia menganjurkan berbentuk sewa. Sebetulnya bukan sewa, tapi membayar iuran pemeliharaan. Itupun hanya 20% saja, sisanya dibayarkan Pemda. Jadi program perumahan Ahok mensubsidi rakyat dalam bentuk iuran pemeliharaan dan pembangunan. Sementara bantuan Anies bentuk subsidinya DP.

Pada program Ahok, rakyat Jakarta berposisi sebagai penyewa. Sedangkan bagi Anies, rakyat Jakarta menjadi pemilik.

Ok, mari sama-sama kita jajarkan dua program ini. Yang pertama harus dicatat adalah bangunan bertingkat lima ke atas memiliki usia pakai rata-rata 50 tahun. Apalagi bentuknya hunian. Lebih dari itu, harus dirobohkan. Karena akan sangat berbahaya.

Jika kita asumsikan harga per unit Rp 350 juta seperti yang disebutkan Anies, dan pemerintah mensubsidi Rp 52 juta, maka masing-masing penghuni meminjam Rp 298 juta lagi. Ambillah asumsi bunga 5% flat dan kewajiban mencicil 15 tahun, jadi tiap bulan harus dibayarkan Rp 2,3 juta. Atau kalau ditotal Rp 425 juta.

Jika dilihat dari jumlah cicilan kredit Rp 2,3 juta sebulan, program Anies ini hanya ditujukan pada orang berpenghasilan Rp 6 juta ke atas. Bagaimana dengan yang penghasilannya Rp 4 jutaan? Emang gue pikirin!

Apalagi karena subsidi berbentuk DP, maka mau tidak mau mereka juga harus membayar biaya pemeliharaan. Katakanlah biaya pemeliharaan tanpa subsidi berkisar Rp 400 ribu sebulan, flat tidak berubah selama 50 tahun. Maka selama usia bangunan rakyat harus membayar Rp 240 juta.

Jadi untuk mendapatkan manfaat rumah susun selama 50 tahun, duit yang harus dikeluarkan Rp 665 juta. Setelah 50 tahun, hak milik rakyat hilang karena bangunan harus dirobohkan. Ini programnya Anies.

Bagaimana dengan program Ahok? Ahok melakukan subsidi pada biaya pemeliharaan dan penyediaan bangunan. Rata-rata rakyat hanya membayar paling besar Rp 250 ribu sebulan, kita asumsikan juga flat dalam 50 tahun. Jadi selama masa penggunaan rumah rakyat hanya membayar Rp 150 juta.

Untuk biaya rumah Rp 250 ribu sebulan, rakyat dengan penghasilan Rp 1,5 juta juga sanggup tinggal disana.

Jadi apa makna keberpihakan Anies? Rakyat harus membayar Rp 665 juta untuk tempat tinggalnya! Di tangan Anies, rakyat dengan penghasilan Rp 1,5 jutaan sebulan, silakan jadi gembel.

Apa makna keberpihakan Ahok? Rakyat cuma membayar Rp 150 juta! Di tangan Ahok, rakyat yang penghasilannya Rp 1,5 jutaan sebulan bisa menikmati tinggal di rumah susun.

Rakyat Anies harus membayar Rp 665 juta. Sedangkan rakyat versi Ahok cuma membayar Rp 150 juta dalam 50 tahun. Ah, enaknya jadi orang Jakarta kalau Ahok jadi Gubernur lagi.
Load disqus comments

0 komentar