BOYONGAN IBUKOTA

Ibu Kota Pindah

Pemerintahan Jokowi tampaknya serius mau melakukan boyongan, memindahkan ibukota dari Jakarta ke lokasi lain. Memang belum ada kepastian akan dipindah kemana, tetapi kepala Bapenas Bambang Brojonegoro mengatakan mungkin pada 2018 atau 2019 proyek besar-besaran itu akan mulai dijalankan.

Sejak jaman Soeharto memang wacana pemindahan ibukota telah mulai digulirkan. Alasannya Jakarta sudah terlalu sumpek. Semua aktifitas ekonomi, birokrasi dan politik numplek di sana.

Waktu itu sempat ada pilihan ibukota pindah ke Jonggol, Sentul, Jawa Barat. Sudah ada semacam grand design. Bahkan Tommy Soeharto bergerak lebih cepat dengan mengusai tanah di sana.

Tapi belum lagi terlaksana, Soeharto keburu jatuh. Padahal pada prosesnya, bapaknya Sony Wakwaw sampai sekarang masih hilang di Jonggol.

Jonggol batal.

Pada jaman SBY wacana pemindahan ibukota muncul lagi. Beberapa alternatif lokasi diwacanakan. Tetapi saat itu tampaknya JK sebagai Wapres tidak setuju. SBY juga bukan tipe prmimpin yang berani ambil resiko kerja besar tersebut.

Kini wacana itu muncul lagi. Bahkan ketua Bapenas sudah mematok waktu kapan kerja besar itu dimulai : 2018 atau 2019. Jika dilhat dari karakter kepemimpinan, sepertinya bukan mustahil gawe raksasa itu bakal dimulai era pemerintahan Jokowi. Presiden kita sekarang bukan pemimpin peragu yang hobby nenteng gitar. Juga bukan karakter yang kebanyakan teori.

Jika Jokowi meyakini sebuah kebijakan itu penting, maka stret, stret, sret... jadi.

Wacana yang menguat ibukota bakal pindah ke wilayah tengah. Mungkin ke Kalimantan. Palangkaraya di Kalteng disebut sebagai lokasi yang paling pas. Letaknya di tengah pulau Kalimantan, dengan kontur tanah datar dan tidak rawan gempa.

Tapi infrastruktur disana memang masih minim. Makanya diperlukan kerja besar-besaran. Barangkali ibukota baru benar-benar pindah pada akhir periode kedua pemerintahan Jokowi.

Fokus pembangunan pada wilayah Indonesia Timur memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harus diakui kekayaan alam di Indonesia Timur selama ini banyak dirampok orang. 

Masyarakat Papua yang alamnya sangat kaya dibiarkan merana. Kakayaannya diangkut ke Jakarta dan ke luar negeri. Selama ini hanya pemerintahan Gus Dur yang mencoba menoleh ke Papua. Tapi Gus Dur dijatuhkan. Sedang Presiden lain boleh dibilang abai terhadap nasib rakyat di Timur Indonesia.

Bukan hanya Papua, wilayah-wilayah terpencil lain juga seolah tak tersentuh. Masyarakata di sana dibiarkan seolah tidak punya pemerintahan. Pembangunan Indonesia selama ini terkesan hanya untuk memakmurkan Jawa dan Indonesia bagian barat saja. Kekayaan laut kita dirampok habis-habisan. Tapi ya, itu. Selama ini kita membiarkan maling berkeliaran merajalela.

Wajar saja jika OPM sering ngamuk. Mereka merasa tanahnya bak hamparan surga, tapi hidup seperti cowok jones di pulau bidadari. Harga bensin di Papua mencapai Rp 60 ribu seliter, sedangkan semen mencapai Rp 1,5 juta per sak. Tidak ada prasarana jalan untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lainnya. Gimana ekonomi mau jalan, jika sarana transportasi minim begitu.

Nah, Presiden Jokowi sadar, bahwa pemerintah kita sering lalai terhadap masyarakat di ujung Indonesia. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Jalan dibangun untuk menghubungkan kota-kota di Papua. Kalimantan, Maluku, NTT dan Sulawesi juga tidak lepas dari derap pembangunan, baik jalan, rel kereta, bendungan, bandara, dan pelabuhan laut.

Komitmen untuk harga bensin sama di seluruh Indonesia mulai berjalan. Hasilnya? OPM yang selama ini sering ngamuk, kini malah berikrar menyatu kembali ke dalam NKRI. Rakyat di ujung perbatasan mulai bangga mengakui bahwa mereka bagian syah dari NKRI. Mereka tahu pemerintah Indonesia mengganggap mereka bagian dari tanah air ini.

Jelaslah jika ada orang bawa bedil mengacau seperti OPM, sebetulnya mereka bukan melulu didorong oleh semangat sparatis. Mereka hanya anak-anak bangsa miskin yang minta perhatian. Sayangnya Jakarta terlalu egois dan serakah untuk sekadar berbagi dengan mereka.

Jika ibukota jadi pindah ke Kalimantan Tengah, ini adalah terobosan yang bisa dikatakan luar biasa. Setelah sekian lama sibuk dengan wacana, mestinya harus ada pemimpin yang berani merealiasikan boyongan besar-besaran ini. Meskipun, harus diakui pindahan ibukota bukan seperti pindah kos atau rumah kontrakan. Pasti ribet dan memakan waktu lama.

Mungkin saja tidak cukup satu periode pemerintahan untuk kerja gila tersebut. Tapi melihat kondisi Jakarta yang sumpek --mudah-mudahan tidak semakin sumpek setelah ada Gubernur baru-- sudah semestinya eksekusi pemindahan ibukota negara dilakukan.

Kedua, dalam skala politik, mungkin saja ini langkah Pak Jokowi untuk memantapkan dirinya menjabat dua periode. Soalnya, kalau proses pemindahan ibukota baru dilakukan 2018, sementara 2019 ganti Presiden, bakalan ruwet. Kerjabesar untuk Indonesia beresiko terbengkalai.

"Mas Bambang, apa manfaatnya buat kita jika ibukota pindah ke Kalimantan. Jadi nanti kita akan dibilang tinggal di pinggiran dong?," ujar Abu Kumkum, penjual minyak telon oplosan di Depok.

"Jakarta dan Depok mah, sudah maju kang Abu," jawab Bambang. "Kalau nanti di Papua, Kalimantan atau Sulawesi kemajuannya mirip Jakarta, kan anak-anak sampeyan tidak perlu lagi harus bertarung di Jakarta untuk hidup layak. Mereka bisa menyebar ke wilayah manapun untuk mengembangkan karirnya. Standar hidupnya bisa sama di semua wilayah Indonesia."

"Wuihhh, Bambang kayaknya mulai cerdas, nih," ledekku.

"Lho, betul toh mas? Aku jauh-jauh datang ke sini, akhirnya cuma jadi bakul bubur ayam. Padahal cita-citaku dulu jadi Polwan. Atau minimal jadi Direkturlah."

"Emang kalau ibukota pindah, kamu bisa jadi Polwan?," selak Abu Kumkum. Bambang cuma nyengir.

"Ya, kalau gak jadi Polwan. Jadi bidan juga gak apa-apalah," ujar Bambang.

"Kalau kamu Kum, mau jadi apa?," tanyaku.

"Aku tetap mau dakwah mas. Mau jadi ketua FPI di Palangkaraya..."

"Lho, kok?"

"Iya, biar aku nanti bisa pakai sorban. Keren taooo..."