Selasa, 03 April 2018

PERTARUNGAN DI JATENG

Jawa Tengah
Pilgub Jateng

Pertempuran pemilihan Gubernur di Jateng memang seru. Mestinya, jika mengacu pada hasil-hasil survey Gubernur petahana Ganjar Pranowo tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Sudirman Said. Beberapa hasil survei menandakan Ganjar terus saja memimpin.

Tapi pertandingan belum usai. Sadar akan posisinya yang tertinggal jauh, Sudirman mencoba memainkan jurus lain. Mungkin belajar dari Anies Baswedan di Jakarta, Sudirman mencoba memanfaatkan Rizieq Shihab untuk mengangkat pamornya.

Tidak heran jika kemarin kita lihat fotonya berjajaran dengan pentolan FPI itu. Apa yang mau disampaikan Surdirman? Sepertinya dia mau memainkan politik aliran, dengan memanfaatkan emosi umat Islam. Rizieq mungkin dianggap punya pengikut juga di Jateng. Jadi dengan kehadiran dia ke Saudi sowan ke Rizieq, Sudirman berharap dia diidentifikasi seperti perwakilan golongan muslim.

Tapi Ganjar tidak bisa dilihat sebagai antitesa golongan Islam. Apalagi pilihan Cawagubnya Gus Taj Yasin, putera Mbah Maimoen Zubair yang dikenal sebagai kyai kharismatik. Jadi mungkin saja langkah Sudirman mendekati Rizieq Shihab belum tentu efektif selain menarik pengikut Islam garis keras.

Artinya beredarnya foto Sudirman dengan buronan kasus kriminal Rizieq, bisa dibaca keinginan Sudirman untuk mecontek strategi kemenangan Anies di Jakarta, dimana simbol-simbol agama habis dieksploitasi untuk kepentingan perebutan kekuasaan. Meskipun, strategi ini belum tentu efektif diterapkan di Jateng yang masyarakatnya berbeda dengan Jakarta.

Tidak cukup dengan Rizieq, Sudirman juga mendekati tokoh lain. Kali ini Tommy Soeharto, owner Partai Berkarya dan putera mantan diktator Soeharto. Mungkin saja Dirman berharap dapat limpahan suara dari orang yang sering ngomong, "Piye? Lebih enak jamanku, toh?"

Padahal yang sering bicara seperti itu, saat Orba berkuasa, masih memakai popok bayi. Jadi sama sekali tidak mengetahui bagaimana kejamnya Orba membangun kekuasaan.

Ada satu senjata lagi yang bakal terus dimainkan, yaitu selebaran mengenai keterlibatan Ganjar Pranowo pada kasus e-KTP. Kita tahu, Sudirman juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan internal KPK. Sementara KPK, meski sampai saat ini masih mencoba berjalan di rel yang lurus, juga bukan lembaga yang sepi dari interest politik.

Isu mantan ketua KPK Abraham Samad yang katanya pernah mengajukan diri jadi Cawapres Jokowi, bisa dibaca bahwa selurus apapun jalan KPK, tetapi tidak menjamin lembaga ini bebas dari kepentingan politik. Sebab bisa saja orang-orang di dalamnya juga punya interest politik sendiri. Kita berharap KPK tidak bias dalam menjalankan amanah hukum di pundaknya. Sebab rakyat masih percaya pada lembaga ini untuk menuntaskan agenda reformasi memberantas korupsi.

Kita tahu di internal KPK ada para ketua yang keberadaanya dipilih oleh DPR dan disetujui Presiden. Jabatan mereka tidak permanen. Merekalah yang selama ini berada di front terdepan KPK, artinya yang mengkomunikasikan kepentingan KPK ke masyarakat luas. Sebagian masyarakat menilai KPK berdasarkan statemen dan gerak orang-orang seperti ini.

Ada juga para karyawan KPK, yang memang jauh dari hinggar bingar pemberitaan, tetapi memiliki cukup pengaruh dalam seluruh proses kerja di KPK. Karyawan KPK yang sering menjadi sorotan hanya Novel Baswedan saja, yang mengalami tragedi intimidasi. Sementara yang lainnya relatif tidak tersorot publik.

Pertanyaannya, siapakah yang paling mempengaruhi mereka --para karyawan KPK-- dalam menjalankan tugasnya? Sejauh apa mereka taat sistem dan apakah ada jaminan semuanya terlepas dari interest personal? KIta tentu saja berharap sistem yang terbangun di KPK memang dibuat sedemikian rupa, sehingga interest politik seperti apapun akan bisa ditekan oleh sistem.

Tapi tidak bisa dipungkiri, sebagai sebuah lembaga yang memiliki power besar, tarikan politik bisa saja menggoda orang di dalam KPK. Apalagi kadang-kadang, KPK juga genit. Statemen Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan bakal ada beberapa kepala daerah yang sedang berlaga di Pilkada yang bakal diciduk, jelas menandakan kegenitan itu.

Sebagai lembaga hukum, sebaiknya KPK bekerja dalam diam dan sistem yang ketat. Jangan kegenitan untuk berkomentar ke publik. Bayangkan, statemen itu pada akhirnya melahirkan spekulasi. Sampai Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Wiranto memberi usul, agar proses hukum calon kepala daerah ditunda saja sampai Pilkada selesai.

Jika saja, Ketua KPK tidak kegenitan melempar informasi itu, saya rasa tidak perlu juga Wiranto bereaksi. Reaksi itu menandakan kekhawatiran Wiranto bahwa KPK akan didomplengi isu politik. Menginformasikan kepada masyarakat apa yang akan terjadi dan siapa yang bakal menjadi tersangka, saya rasa sangat tidak etis.

Mestinya KPK jalan saja dengan agendanya. Tidak perlu cerewet seperti itu. Jika memang ada bukti yang cukup ya, tangkap saja orangnya. Proses sesuai prosedur. Tidak perlu melempar wacana akan menangkap siapa dan memproses siapa. Artinya informasi disampaikan ke masyarakat setelah aksi, bukan malah jauh sebelum menangkap. Ini anehj.

Sebab isu seperti dilemparkan KPK akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi senjata politik saat Pilkada. Misalnya, para lawan petahana mengisukan sainganya bakal ditangkap KPK. Indikasinya, ya statemen Ketua KPK itu. Repotnya dengan isu berseliweran, akan membuat orang susah untuk melakukan klarifikasi.

Jikapun pada akhirnya informasi itu tidak benar, tetapi toh, sudah merugikan orang. Sebab dalam masyarakat kita saat ini, mengklarifikasi informasi yang sumir seperti itu, jauh lebih sulit. Wong, informasinya juga sumir, bagaimana mengklarifikasinya?

Dalam konteks Pilkada Jateng, saya rasa, ungkapan Ketua KPK seperti itu bisa digunakan untuk menyerang Ganjar Pranowo, yang pernah terserempet isu e-KTP. Meskipun sampai sekarang belum bisa ditarik kesimpulan finalnya.

Nah, KPK memang selalu meyakinkan publik untuk tidak mau dicampuri urusan politik. Tetapi jika tidak hati-hati, bisa saja lembaga anti rasuah itu dimanfaatkan oleh para politisi.

Namanya juga politik. Jangankan KPK, firman Tuhan saja bisa diselewengkan demi kekuasaan, kok.
Load disqus comments

0 komentar